Periklindo Menolak Adanya Insentif Untuk Mobil Hybrid

Mobilku.com - Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) yang diketuai Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko blak-blakan menolak dukungan pemberian insentif untuk mobil hybrid.

Sekertaris Jenderal Periklindo Tenggono Chuandra Phoa mengatakan asosiasi ingin transformasi mobil bahan bakar fosil ke listrik berjalan dengan cepat.

"Periklindo sebagai satu-satunya perkumpulan industri kendaraan listrik di Indonesia, maaf, kami tidak mendukung (insentif) mobil hybrid. Kami menegaskan, kami tidak mendukung (insentif) mobil hybrid," ujar Chuandra Phoa saat konferensi pers Periklindo.

Ia kemudian merinci alasan Periklindo menolak keras pemberian insentif untuk mobil hybrid, yakni karena masih menghasilkan emisi. Hal itu dikatakan tak sesuai semangat hijau atau go green yang diserukan pemerintah kepada masyarakat.

"Karena kenapa? Hybrid masih menggunakan fosil dan fosil juga didukung subsidi pemerintah. Kalau subsidi pemerintah ditambah baterai lagi, enggak cocok lah," tuturnya.

Pernyataan sikap Periklindo yang beranggotakan produsen kendaraan listrik seperti MAB, DFSK, Neta, Wuling, Smoot, Benelli, ABC, Molindo dan Telkomsel ini dikatakan sudah disampaikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto.

Peluang hadirnya insentif mobil hybrid sebelumnya pupus usai Airlangga menyatakan tak akan ada hal itu pada tahun ini. Namun belakangan suara dukungan muncul dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang mendorong insentif mobil hybrid meskipun tak sebesar insentif mobil listrik.

Alasan pemberian insentif, menurut Agus, agar pabrik mobil hybrid yang sudah ada di dalam negeri tak pindah ke negara lain yang memberikan stimulus lebih baik. "Kami inginnya ada insentif walaupun insentifnya enggak bisa sebesar mobil listrik," kata Agus.

Saat ini mobil listrik produksi lokal lebih istimewa dari mobil hybrid karena mendapatkan insentif diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen sehingga bebannya hanya tinggal 1 persen. Selain itu pemerintah juga tak menagih Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil listrik.

Hal itu berbanding sebaliknya pada mobil hybrid. Pemerintah tetap membebani hybrid seperti perpajakan komposisi pajak seperti mobil konvensional namun lebih rendah.